HARUSKAH KITA MENOLAK UU KEORMASAN ?

Bangsa ini memiliki pengalaman yang sangat buruk berkenaan dengan UU Keormasan dan telah menjadi trauma yang berkepanjangan sampai saat ini. Terdorong hasrat mempertahankan kekuasaan, pemerintah Orde Baru tahun 1985 menerbitkan UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi masyarakat. Dengan penafsiran tunggal dari penguasa, UU tersebut memberangus dan membungkam semua elemen dan gerakan masyarakat yang dianggap mengancam eksistensi kekuasaan orde baru.

Bersama kawalan aparat keamanan (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/KOPKAMTIB), penguasa orde baru memaksakan penerapan asas tunggal kepada semua ormas, bahwa Pancasila satu-satunya asas yang boleh dipakai setiap ormas. Jika ada ormas yang mencoba menggunakan asas lain diluar Pancasila, maka segera ormas tersebut dibubarkan, subversif dan akan dianggap sebagai organisasi terlarang.

Vonis sebagai organisasi terlarang, langsung saja mengantarkan para pengurus organisasi yang tidak taat asas tunggal masuk kedalam penjara dengan tuduhan tindakan subversif/melawan pemerintah. UU Keormasan menjadi alat legitimasi bagi penguasa Orde Baru untuk menghabisi semua musuh-musuh politiknya. UU keormasan memaksa semua organisasi wajib melaporkan semua konstitusi organisasi, anggota dan semua program kerja dan dengan dalih melanggar UU, aparat keamanan dengan mudah membubarkan sebuah kegiatan ormas dan menangkapi semua panitia untuk dimasukan ke penjara. Sementara penjara di masa orde baru adalah tempat Hak Asasi Manusia tidak berlaku.

Salah satu elemen masyarakat yang menjadi korban dari UU keormasan adalah Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Karena tidak mau mengganti kepada Pancasial dan tetap menggunakan Islam sebagai asas organisasi, Pelajar Islam Indonesia (PII) menjadi organisasi terlarang melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 120/1987. Penerapan keputusan ini Pemerintah membubarkan Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), aparat keamanan selalu membubarkan semua kegiatan dan menangkap/memenjarakan pengurus organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII).

UU Keormasan bagi penguasa orde baru menjadi alat untuk membangun stereotipe negatif pada masyarakat. Gerakan-gerakan demokrasi dan nasionalis selalu dicap sebagai gerakan komunis sementara gerakan-gerakan keagamaan yang kritis dicap sebagai ekstrimis. Kedua karakter gerakan tersebut selalu menjadi intaian oleh intel-intel negara. Tidak jarang seorang penceramah atau khatib di masjid-masjid setelah selesai memberikan ceramah atau khutbah langsung ditangkap oleh aparat keamanan.  Bukan hanya menangkapi para pengurus Ormas, beberapa kenyataan sikap aparat keamanan dalam mengawal penerapan UU Ormas tersebut berujung bentrok dengan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa, sebutlah salah contohnya adalah Tragedi Tanjung Priok.

Penguasa Orde Baru sangat anti kritik sebab kritik bisa melemahkan kekuasaan orde baru sehingga krtik diartikan sebagai pemberontakan kepada negara. Ketakutan penguasa orde baru kemudian mengarah kepada dunia akademik. Sebelum UU Keormasan diterbitkan, penguasa orde baru menerbitkan peraturan pemerintah untuk membungkam suara-suara kritis dari mahasiswa dengan mengeluarkan peraturan tantang Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Semua civitas akademik diancam dengan peraturan pemerintahan yang dikawal dengan senjata agar tunduk dan tidak kritis kepada semua kebijakan penguasa.

Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai falsafah berbangsa dan bernegara, akan tetapi dijadikan alat legitimasi bagi penguasa untuk mempertahanakan kekuasaannya. UU keormasan hanyalah alat yang digunakan penguasa untuk membungkan proses demokratisasi dalam masyarakat. Pancasila sebagai asas tunggal dalam UU Keormasan justru menjadi legitimasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat.

Saat ini UU Keormasan akan dihidupkan kembali setelah 15 tahun Reformasi dan upaya demokrtisasi di negeri ini. Mengingat trauma masa lalu (orde baru) menjadi sangat wajar jika sebagian masyarakat menolak UU Keormasan khususnya mereka yang merasakan langsung kejahatan penguasa orde baru terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat. Trauma itu tidak bisa dilepaskan, sehingga ketakutan bahwa UU Keormasan yang baru nanti kembali menjadi alat penguasa untuk membungkam kritisisme dan hak-hak masyarakat sangatlah wajar.

Potensi UU Keormasan kembali digunakan oleh penguasa untuk mempertahakan kekuasaannya dari perbedaan dan sikap kritis dari elemen masyarakat yang dianggap sebagai ancaman tetaplah terbuka. Apalagi jika hak intrepretasi UU hanya ada pada penguasa, sehingga bisa saja UU tersebut diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan dan keinginan penguasa. Sementara aparat keamanan adalah elemen pemerintahan yang hanya bertugas mengawal kebijakan dan keputusan pemerintah. Artinya apapun interpretasi penguasa atas UU keormasan akan dimenjadi tugas aparat keamanan untuk menjaganya. Sehingga potensi konflik antara aparat keamanan dengan masyarakat kembali berpotensi terjadi.

Para Founding Father kita sebenarnya sudah memberikan landasan demokratis dalam bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Sudah sejak 68 tahun yang lalu (1945 – 2013) negara sudah memberikan jaminan konstitusional atas hak berserikat, berkumpul dan berpendapat pada Pasal 28 UUD 1945 kita. Artinya konstitusi kita sebenarnya sudah  memiliki progres demokratisasi yang cukup maju jika dibanding dengan negara-negara dunia ketiga lain.

Secara filosofis setiap orang memiliki hak asasi, akan tetapi hak asasi tersebut selalu bersinggugngan dengan hak orang lain. Jika tidak ada pengaturan hak tersebut maka bisa dipastikan setiap individu berusaha memenuhi haknya sebebas mungkin tanpa peduli dengan hak orang lain, itu sebabnya setiap hak asasi tetap mendapat pengaturan.

Tentulah kita tidak ingin hak berserikat sebagai hak asasi setiap warga negera memberikan peluang kepada sebagian warga negara mendirikan organisasi yang justru mengancam individu lain atau mengancam keutuhan masyarakat dan mengancam NKRI. Kita bisa menggunakan analogi : Kita berada di perahu yang sama, dengan memiliki hak untuk melakukan apa saja dalam perahu. Tentulah kita tidak akan biarkan sekelompok orang membocorkan perahu atas nama hak asasi yang dimiliki.

Kebebasan berserikat dan berpendapat tentulah harus diatur. Akan tetapi yang mengaturnya bukan semata-mata ditangan penguasa. Akan tetapi masyarakat sendirilah secara bersama-sama mengaturnya sehingga tidak ada intepretasi tunggal dari penguasa dari kebijakan atau peraturan apapun. Penguasa hanyalah menjalankan kehendak bersama masyarakat. Penguasa hanyalah pelayan bagi masyarakat.

Inilah saat semua elemen masyarakat menjadi penilai dan mengavaluasi bagaimana RUU itu. Saatnya masyarakat (sipil society) mengkritik, memperbaiki dan memberikan masukan, sehingga UU Keormasan agar tidak lagi ancaman bagi proses demokratisasi di masa depan. Kita tidak ingin mengulang pengalaman kita di masa orde baru. Jika pengalaman itu terulang kembali, maka kita adalah keledai bodoh yang jatuh di lubang yang sama.

Nanang Wijaya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s